Pemerintah Butuh 90.000 Guru SMK hingga 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah membutuhkan 90.000 tenaga guru baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diproyeksikan hingga 2020.

Penambahan guru tersebut bertujuan untuk menunjang revitalisasi pendidikan vokasional yang kini tengah dirumuskan oleh pemerintah.

"Kami juga butuh 400 SMK lagi agar bisa menampung 850.000 siswa baru," kata Muhadjir dalam rapat koordinasi tingkat menteri dalam perumusan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Menurut Muhadjir, pendidikan tinggi yang menyediakan calon guru masih terbatas seiring bertambahnya keahlian baru yang menjadi prioritas pemerintah seperti kelautan dan kemaritiman.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah tidak hanya merekrut guru dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

"Nanti dari Kemendikbud akan lakukan rekrutmen dari lulusan sarjana murni dari bidang yang relevan," ucap Muhadjir.

"Kemudian nanti akan kami lakukan flash program untuk diberi bekal teori pembelajaran dan pendidikan plus metodologi mengajar yang kira-kira itu dibutuhkan satu hingga tiga semester," kata dia.

Untuk lulusan LPTK, Muhadjir menyebut calon guru yang telah lulus tidak langsung menjadi guru di SMK. Calon guru harus menjalani magang di industri yang menjalin kerja sama dengan SMK.

"Mereka mengajar itu bukan hanya ilmu yang dia dapat dari perguruan tinggi tapi juga bawa pengalaman dari perusahaan atau industri sehingga apa yang disampaikan berkaitan langsung, nyata dengan lapangan kerja," ucap Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, masa magang akan berlangsung minimum satu tahun. Setelah itu, akan diadakan seleksi untuk mengetahui kompetensi guru agar bisa mengajar di SMK.

Peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional tengah dirumuskan tim penyusun yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga.

Untuk revitalisasi SMK, ketua penyusunan jalan revitalisasi SMK jadi amanat Kemendikbud dan ketua penyusunan peta jalan revitalisasi politeknik dan akademi dipegang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Sementara ketua penyusunan revitalisasi balai latihan kerja dan magang dipegang Kementerian Ketenagakerjaan.

Anggota tim penyusun berasal dari Kemeko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenaker, Kemenperin, Bappenas, Kemenkeu dan kementerian/lembaga lainnya.

Rapat koordinasi sebelumnya, menyiratkan adanya tiga jalur dalam revitalisasi pendidikan vokasional. Jalur itu adalah revitalisasi SMK, jalur revitalisasi politeknik dan akademi kejujuran, serta revitalisasi balai latihan kerja dan program magang bersertifikat.

Sumber : Eedukasi Kompas

Tweet